Pemerintah Kota Depok melarang usaha hiburan karaoke tumbuh di wilayahnya. VIVAnews - Kebijakan Pemerintah Kota Depok memberangus tempat usaha karaoke menuai protes sejumlah warganya. Pejabat Kota Depok dinilai arogan melarang hiburan karaoke dengan mengatasnamakan moral.
"Pemerintah Depok semakin nggak penting dan ngawur, tempat hiburan keluarga kok ditertibkan," kata Rajuna Purnamawan, 25, warga Cimanggis, Depok. "Kalau mau tertibkan aja warung doyong di sekitar Parung, PKL liar, dan angkot ngetem sembarangan."
Warga Depok lainnya, Ersyah, 33, juga menyindir kepemimpinan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. "Ada-ada saja Nurmahmudi Ismail. Bukannya mikirin jalan-jalan di Depok yang masih banyak yang rusak, malah mikirin karaoke," kata warga Mekarsari, Cimanggis, itu.
Alasan ingin menjadikan Depok sebagai kota religi, juga mendapat tanggapan negatif dari Rengga Satrio, 24, warga Depok Timur. "Penutupan tempat karaoke di Depok salah sasaran, kalau mau melakukan hal-hal mesum bukan hanya di tempat karaoke," ujarnya.
Sementara Parno, 30, warga Cisalak, Sukmajaya, Depok, meminta pejabat Kota Depok lebih rasional dalam menjalankan kebijakannya. "Nutup tempat hiburan keluarga tapi tempat hiburan plus-plus dibiarin," ujarnya.
Pemerintah Kota Depok melarang usaha hiburan karaoke tumbuh di wilayahnya. Paling lambat 17 Oktober 2009, seluruh usaha hiburan keluarga itu harus tutup.
Tempat-tempat hiburan karaoke itu antara lain, Inul Vista, Nav, Venus, dan Karaoke Keluarga DTC. Selama ini para pemilik tempat hiburan itu menggunakan izin usaha tempat rekreasi, bukan karaoke.
Usaha hiburan karaoke memang dilarang di Kota Depok. Tidak ada peraturan daerah Pemerintah Kota Depok yang memperbolehkan terbitnya izin usaha karaoke. Alasannya, visi dan misi Kota Depok adalah menjadi kota pendidikan dan Islami.
------------------------------------
Tar lagi Bekasi dan sekitarnya nih :)
0 komentar:
Posting Komentar